Ketua Laskar Sakera DPC Lumajang H. Nur Samsi (tengah), didampingi Pembina Sakera, H. Bunawi Ketua Umum DPP Sakera Malang Raya dan anggota.
RAYA PUBLIK. COM
Lumajang - Tidak ada angin tidak ada hujan bantuan sosial kemanusiaan disorot Organisasi Masyarakat Laskar Sakera (Satuan Keamanan Rakyat) Lumajang, kali ini tampil ke permukaan mempertanyakan anggaran Rp. 10 milliar yang dikelola oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Lumajang, Kamis (18/12/2025).
Dibawah kepemimpinan H. Nur Samsi Ketua DPC Laskar Sakera Lumajang mengaku, pihaknya menemukan sebuah indikasi penyimpangan, sehingga dirinya getol meminta PGRI Lumajang untuk terbuka ke publik.
Nur Samsi mengungkap, di tahun 2020 - 2022 PGRI Lumajang terdata menghimpun dana sebesar Rp. 8 milliar, lalu di tahun 2022 - 2024 sebesar Rp. 2 milliar.
"Angka itu (Rp. 10 M -red), kami pertanyakan. Saat itu hasil pengumpulan dana dialokasikan ke PGRI Lumajang oleh PGRI se-Indonesia, dikarenakan di tahun 2022 terjadi bencana dahsyat yakni Erupsi Gunung Semeru yang menimbulkan banyak kerugian," ucap Nur Samsi.
Selebihnya mengenai indikasi yang dihimpun, Nur Samsi mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak berwenang, sedianya ditindaklanjuti. "Kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kami tidak menjustifikasi, maka dari itu disamping keterbukaan, kami berharap semua data indikasi yang kami catat, untuk dikupas sampai tuntas," imbuhnya.
Untuk diketahui, ditahun tersebut, Ketua PGRI Lumajang dijabat oleh Kisnanto M.Pd. pada media mengakui jika penghimpunan dana itu pada waktu terjadinya erupsi.
Ada dua sumber anggaran, menurutnya untuk dana erupsi dan dari iuran anggota. "Kalau dana erupsi, kami peruntukkan pada yang berhak dan untuk dana iuran kami pergunakan sesuai peruntukannya sesuai AD/ART," ucapnya dikonfirmasi media.
Lebih jauh Kisnanto mengulas, untuk bantuan Erupsi Semeru pihaknya mengalokasikan untuk siswa-siswi terdampak, membangun Fasum (Fasilitas Umum) di hunian sementara (Huntara) dengan membangun 19 unit huntara diserahkan ke NU Peduli.
"Rp. 1,5 Miliar dan 390 Juta (untuk fasum dsn huntap). Sementara hasil iuran guru tergabung PGRI diperuntukkan untuk operasional selama 5 tahun yang Rp. 2 Milliar," kata Kisnanto.
Dilain sisi, angka tersebut memantik persoalan mendasari selisih angka yang dirasa oleh Ormas Sakera Lumajang, cukup siginifikan.
